Keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor:

7167 455 10 Keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor: M-02.HT.01.01. tahun 2001 tentang tata cara penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mixed material Jakarta Departemen Kehakiman dan HAM RI 2001 Keputusan bersama menteri kehakiman dan hak asasi manusia RI dan kepala badan kepegawaian negara nomor: M.390-KP.04.12 tahun 2002 nomor: 01 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan angka kreditnya mixed material Jakarta Departemen Kehakiman dan HAM RI 2002 Himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman mixed material Jakarta Departemen Kehakiman dan HAM RI 2008 Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksananya mixed material Jakarta Departemen Kehakiman dan HAM RI 2004 Panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah mixed material Jakarta Departemen Kehakiman dan HAM RI 2010 Buku pegangan perancangan perundang-undangan Vlies, I.C Van Der Primary Author Linus Doludjawa Translator mixed material Jakarta Departemen Hukum dan HAM RI 2005 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 mixed material Jakarta Departemen Kehakiman dan HAM RI 2003 Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mixed material Jakarta Departemen Kehakiman dan HAM RI 2008 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002 tentang pemerintah daerah mixed material Jakarta Departemen Kehakiman dan HAM RI 2002 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom bali tanggal 12 oktober 2002 mixed material Jakarta Departemen Kehakiman dan HAM RI 2002